BOGOR | N-24JAM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan Asta Cita, visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini disampaikan Menko AHY saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).
Menko AHY menyebutkan bahwa dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur.
“Ini untuk pertama kali dalam sejarah ada nomenklatur seperti ini. Membuktikan urgensi sekaligus keseriusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa meningkatkan kinerja pembangunan Infrastruktur di seluruh tanah air,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Menko AHY juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk perkotaan, tetapi juga menyasar desa-desa, dengan semangat “membangun dari desa”. Infrastruktur ini diharapkan mampu mendukung swasembada pangan, energi, air, serta program-program unggulan lain seperti hilirisasi industri dan digitalisasi.
Selain pembangunan fisik, Menko AHY menyoroti bahwa infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan ini menjadi “building infrastructure for all,” yang berarti semua wilayah, termasuk yang terpencil, harus merasakan manfaatnya. Lebih lanjut Menko AHY menegaskan, bahwa sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.
“Serta yang tidak boleh dilupakan sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Kita ingin juga menyukseskan sustainable development goals atau SDGs. Dan juga komitmen kita untuk mencapai zero emition di tahun 2060,” tutupnya.
Sumber : Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
